ST Francis Luck Now – MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi pusat perhatian setelah muncul laporan keracunan massal di beberapa sekolah. Program yang sejatinya bertujuan mulia ini justru membawa kekhawatiran usai beberapa murid mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut. Kejadian ini mendorong Bareskrim Polri untuk segera mengasistensi sejumlah Polda dan Polres yang menangani kasus di wilayah mereka. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa asistensi ini dilakukan agar fakta-fakta di lapangan bisa dikumpulkan secara menyeluruh. Proses penanganan diupayakan agar seluruh aspek keamanan pangan dapat diperiksa. Pemeriksaan akan dilakukan dari proses awal makanan dimasak hingga disajikan ke murid. Pihak kepolisian ingin memastikan keamanan makanan benar-benar terjaga dan tidak membahayakan kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima MBG.
Penanganan kasus keracunan yang diduga berasal dari MBG telah melibatkan polda dan polres di tiap wilayah yang terdampak. Bareskrim Polri turut mengawasi dan memberikan asistensi penuh terhadap proses penanganannya. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa pengecekan akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Tujuan dari pengecekan tersebut adalah untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah serta penyelenggara MBG guna mencegah insiden serupa terjadi kembali. Di salah satu kasus di Jawa Barat misalnya, Polda Jawa Barat langsung dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban dan pengumpulan bukti. Bareskrim pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam kasus ini, mengingat dampaknya menyangkut keselamatan anak-anak. Investigasi akan menyasar seluruh rantai distribusi makanan, termasuk pihak penyedia, dapur masak, dan penyalur makanan ke sekolah.
“Baca juga: Istana Akhirnya Buka Suara: Mahfud MD Bukan Pilihan Menko Polkam?”
Bareskrim Polri telah menetapkan bahwa seluruh rangkaian distribusi makanan dalam program MBG akan diaudit secara ketat. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya keamanan pangan bagi anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program tersebut. Brigjen Pol Helfi Assegaf menuturkan bahwa hasil pengecekan di lapangan akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi. Rekomendasi itu kemudian akan diajukan ke pemerintah agar sistem pengadaan makanan dalam MBG dapat diperbaiki. Proses ini bukan hanya bentuk evaluasi, melainkan juga antisipasi agar tidak terjadi keracunan massal di masa mendatang. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh elemen, mulai dari bahan baku, proses masak, pengepakan, pengiriman, hingga penyajian. Kualitas makanan akan diawasi lebih ketat ke depan. Ditekankan pula bahwa aspek edukasi dan pelatihan kepada pihak penyelenggara menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Tidak hanya keracunan MBG, Bareskrim Polri juga sedang menangani kasus beras oplosan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga saat ini, total sudah 30 kasus yang ditangani dengan 36 orang tersangka telah ditetapkan. Menurut Brigjen Pol Helfi, dua tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu dari Polda Riau dan Polda Jawa Barat. Semua distributor yang terlibat dalam penyebaran beras oplosan telah diperiksa. Beberapa dari mereka masih dalam proses hukum aktif meski belum dilakukan penahanan. Koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum terus dilakukan untuk mempercepat proses hukum. Kejahatan ini dinilai merugikan masyarakat secara luas, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Upaya untuk menindak tegas pelaku dipandang penting untuk menjaga integritas pangan nasional serta kepercayaan publik terhadap kualitas bahan pokok.
Bareskrim Polri saat ini memusatkan perhatian pada dua isu besar yang berkaitan langsung dengan masyarakat yaitu program MBG dan maraknya peredaran beras oplosan. Kedua isu ini menyangkut keamanan pangan yang sangat vital bagi kehidupan publik. Dalam kasus MBG, tindakan preventif dan reaktif dilakukan sekaligus. Sementara dalam kasus beras oplosan, fokus diarahkan pada penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rantai distribusi yang terlibat. Program makanan bergizi dan pangan pokok seperti beras merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi secara maksimal oleh negara. Oleh karena itu, Bareskrim bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan dan memperketat regulasi. Langkah tegas diambil agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari kelalaian atau kesengajaan pihak tertentu dalam rantai distribusi pangan.
Artikel ini bersumber dari tribratanews.polri.go.id dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di stfrancislucknow
Penulis : Sarah Azhari
Editor : Anisa
