ST Francis Luck Now – Mahfud MD baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seorang jenderal senior menjelang pengumuman reshuffle kabinet. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 9 September 2025 di Jakarta, Mahfud disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polkam. Namun, Mahfud tidak langsung memberikan jawaban karena ia memegang prinsip etika bahwa jabatan dalam pemerintahan seharusnya diisi oleh mereka yang berkontribusi secara politik untuk pemenang pilpres. Ia merasa tidak berada di posisi itu karena dalam pemilu sebelumnya ia tidak berkeringat untuk pasangan pemenang. Mahfud menilai bahwa mengabdi kepada bangsa tidak harus melalui pemerintahan dan ia tetap bisa memberi warna dari luar. Pernyataan Mahfud ini memicu berbagai respons publik, terlebih karena sebelumnya Istana membantah pernah menawarkan jabatan tersebut kepadanya. Cerita ini semakin menarik perhatian ketika Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah secara tegas menolak atau menerima tawaran itu.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa tawaran tersebut datang secara informal melalui pertemuan dengan jenderal senior, bukan melalui jalur resmi. Diskusi tersebut terjadi sehari setelah pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam oleh Presiden Prabowo. Saat itu, Mahfud sedang berada di Yogyakarta dan tidak bisa memenuhi permintaan untuk bertemu langsung. Namun pada tanggal 9 September, pertemuan akhirnya dilaksanakan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, sang jenderal menyampaikan bahwa posisi Menko Polkam membutuhkan sosok yang mampu menjembatani antara TNI dan Polri, dan Mahfud dinilai cocok untuk itu. Meski demikian, Mahfud MD tetap tidak memberikan jawaban langsung. Ia menyatakan tidak ingin terlihat sombong jika menolak dan juga tidak ingin terlihat tidak tahu diri jika menerima. Posisi Mahfud yang mengambang dalam menjawab tawaran ini mencerminkan kehati-hatiannya dalam mengambil keputusan strategis dan menunjukkan komitmennya terhadap standar etik pribadi.
“Baca juga: Serangan Israel ke Gaza Makin Brutal, 26 Warga Tewas Sejak Fajar”
Di tengah berkembangnya spekulasi, pihak Istana melalui Prasetyo Hadi memberikan bantahan bahwa Mahfud MD pernah ditawari jabatan Menko Polkam. Pernyataan itu disampaikan pada 23 September 2025 dan menimbulkan kebingungan publik karena kontradiktif dengan apa yang disampaikan Mahfud. Dalam berbagai wawancara dan video di saluran YouTube resminya, Mahfud dengan gamblang menceritakan kronologi komunikasi dengan jenderal senior dan bagaimana tawaran tersebut disampaikan secara pribadi. Meskipun tidak melalui saluran resmi pemerintah, Mahfud merasa tawaran itu nyata. Publik pun mempertanyakan apakah bantahan Istana tersebut merupakan upaya untuk menjaga wibawa atau mencerminkan ketidakterkoordinasian di internal pemerintahan. Ketidaksinkronan ini memperkuat anggapan bahwa dinamika internal pemerintahan masih penuh dengan intrik dan negosiasi yang belum tentu seluruhnya dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam banyak pernyataannya, Mahfud MD menegaskan ia berpegang teguh pada prinsip etika dalam menerima jabatan. Ia menyatakan bahwa jabatan pemerintah sebaiknya diisi oleh mereka yang berjuang memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden. Mahfud melihat dirinya sebagai pihak luar yang tidak aktif mendukung politik pemenang dalam pemilu. Karena itu, ia merasa tidak pantas menerima tawaran jabatan di pemerintahan yang baru. Ia juga mengatakan bahwa pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan dari dalam pemerintahan. Menurutnya, kontribusi tetap dapat diberikan dari luar melalui pemikiran dan pendapat terhadap kebijakan publik. Mahfud merasa posisinya di luar tetap bermanfaat untuk menyuarakan pandangan yang konstruktif. Penolakannya terhadap tawaran jabatan justru menambah rasa hormat publik terhadap dirinya. Ia dinilai konsisten menjaga idealisme dan integritas di tengah pragmatisme politik yang meluas. Sikap Mahfud menjadi contoh langka dalam dunia politik Indonesia saat ini.
Setelah lebih dari seminggu kursi Menko Polkam kosong usai pencopotan Budi Gunawan, Presiden Prabowo akhirnya menunjuk Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai pejabat definitif. Penunjukan ini dilaksanakan pada 17 September 2025. Mahfud MD pun memberikan dukungan terhadap sosok Djamari dengan menyebutnya sebagai pilihan yang tepat. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat pelantikan dilakukan, ia belum pernah memberikan jawaban pasti kepada sang jenderal yang sempat menemuinya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahfud tetap konsisten dalam pendiriannya hingga akhir. Ia tidak memanfaatkan momen politik demi keuntungan pribadi dan memilih untuk menjaga integritasnya. Dengan pelantikan Djamari, maka spekulasi mengenai kemungkinan Mahfud menjadi Menko Polkam resmi berakhir. Namun peristiwa ini tetap menjadi catatan penting dalam dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024 yang memperlihatkan bagaimana komunikasi politik tidak selalu berjalan dalam koridor formal.
Artikel ini bersumber dari wartakota.tribunnews.com dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di stfrancislucknow
Penulis : Sarah Azhari
Editor : Anisa
