ST Francis Luck Now – Dana Pendidikan USD 7 Miliar Diblokir oleh pemerintahan Trump setelah anggaran yang seharusnya disalurkan pada 1 Juli 2025 ditahan. Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan pendidik dan orang tua karena program-program penting seperti after-school, pembelajaran bahasa Inggris, dan layanan untuk siswa migran kini terganggu. Dana tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Kongres pada bulan Maret, namun kini ditinjau kembali oleh Kantor Manajemen dan Anggaran. Peninjauan itu dilakukan karena anggaran dinilai mendukung agenda liberal yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Penahanan ini berdampak langsung pada ribuan sekolah di berbagai negara bagian. Pendaftaran baru dihentikan, staf diberhentikan, dan banyak siswa kehilangan akses ke layanan pendidikan dasar yang penting. Protes dari berbagai organisasi pendidikan dan kelompok orang tua pun semakin meluas. Ketegangan terus meningkat karena nasib anggaran tersebut belum juga dipastikan.
Setelah Dana Pendidikan USD 7 Miliar Diblokir, berbagai sekolah mulai menghentikan kegiatan tambahan yang selama ini didanai oleh anggaran federal tersebut. Ribuan siswa yang mengikuti program after-school dan ESL kehilangan akses terhadap pembelajaran tambahan yang selama ini menjadi penopang prestasi mereka. Banyak tenaga pendidik yang status kontraknya bergantung pada pendanaan federal kini dirumahkan karena tidak ada lagi alokasi gaji. Sementara itu, orang tua merasa resah karena banyak layanan pendukung pendidikan yang tidak lagi tersedia. Sekolah juga terpaksa menutup program untuk siswa migran yang membutuhkan bantuan belajar bahasa. Di beberapa distrik, pendaftaran siswa baru untuk program-program khusus itu ditangguhkan tanpa kejelasan kapan bisa dilanjutkan. Dampak dari penahanan dana ini mulai terasa nyata di lapangan. Para kepala sekolah terpaksa melakukan pemangkasan mendadak, sedangkan siswa kehilangan ruang untuk berkembang secara optimal.
“Baca juga: Nesting: Pola Asuh Pasca-Cerai yang Prioritaskan Stabilitas Anak”
Penahanan dana ini dipicu oleh tinjauan ulang dari Kantor Manajemen dan Anggaran yang mencurigai alokasi dana digunakan untuk mendorong agenda liberal. Pemerintah federal menganggap beberapa program tidak lagi sejalan dengan visi pendidikan nasional yang ingin lebih fokus pada efisiensi dan penghematan. Kebijakan ini menyoroti pergeseran arah dari pendekatan inklusif ke arah kebijakan yang lebih selektif dan konservatif. Program pelatihan budaya, literasi ganda, dan dukungan imigran dianggap perlu dikaji ulang karena dianggap membentuk narasi yang tidak netral secara ideologi. Kebijakan ini disampaikan tanpa proses konsultasi publik yang luas. Hal ini memicu kecaman dari kelompok advokasi pendidikan yang menilai kebijakan tersebut mengabaikan kebutuhan nyata siswa. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemotongan diam-diam terhadap masa depan pendidikan generasi muda. Peninjauan ini belum menghasilkan keputusan akhir namun dampaknya telah dirasakan secara luas.
Para advokat pendidikan dan anggota legislatif dari Partai Demokrat dengan tegas menentang kebijakan ini. Mereka menyatakan bahwa penahanan Dana Pendidikan USD 7 Miliar melanggar ketentuan Impoundment Control Act yang mewajibkan pemerintah menyalurkan dana sesuai dengan persetujuan Kongres. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap proses anggaran yang demokratis dan sah secara hukum. Legislator mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi dan berujung pada teguran hukum kepada eksekutif. Mereka menyerukan agar dana segera dicairkan agar sekolah tidak lagi berada dalam situasi darurat operasional. Pengacara dari organisasi pendidikan telah mengajukan petisi untuk mendesak Mahkamah Federal agar meninjau ulang penahanan anggaran ini. Jika tidak ada langkah konkret, mereka berencana membawa kasus ini ke jalur litigasi. Diskusi mengenai dampak hukum penahanan dana terus berkembang di tingkat legislatif dan masyarakat sipil.
“Simak juga: Australia Krisis Talenta Digital: 75 Persen Perusahaan Belum Siap Hadapi AI”
Tidak hanya Dana Pendidikan USD 7 Miliar yang diblokir saat ini, tetapi Departemen Pendidikan AS juga mengusulkan pemangkasan anggaran pendidikan hingga USD 12 miliar untuk tahun fiskal berikutnya. Proposal ini disampaikan sebagai bagian dari rencana efisiensi anggaran nasional. Jika disetujui, pemotongan ini akan berdampak pada lebih banyak program, termasuk layanan kesehatan mental, dukungan karier, dan teknologi pembelajaran. Banyak sekolah akan kehilangan kemampuan untuk memperbarui kurikulum atau menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik. Selain itu, komunitas pendidikan di wilayah terpencil dan masyarakat minoritas akan menjadi yang paling terdampak. Kebijakan ini juga dinilai akan memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Banyak pihak memperkirakan bahwa pemangkasan ini akan memperburuk kualitas pendidikan publik secara menyeluruh. Sementara itu, lembaga swasta pendidikan tetap beroperasi tanpa gangguan karena tidak bergantung pada anggaran federal.
